Rashif Agby Zharfan Saudin Ketua Panitia Pelaksana Kaderisasi (Tsaqafah 1) Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya menyayangkan sikap PJ Guberur DKI-Jakarta yang terkesan tidak memperhatikan kegiatan-kegiatan kepemudaan di DKI-Jakarta.

Diketahui, pada tanggal 9 Desember 2023 Pengurus wilayah gerakan pemuda Islam Jakarta Raya mengadakan kegiatan penerimaan kader baru GPI lokasi kegiatan di gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI-Jakarta.

Acara tersebut memiliki beberapa Kendala yang diduga kuat di sebapkan oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap Organisasi Kepemudaan di DKI Jakarta padahal jelas dalam UU kepemudaan pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan setiap kegiatan kepemudaan,

Baca juga: Hakordia 9 Desember 2023, Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju

Bahwa sebagai PJ Gubernur dki Jakarta wajib untuk kemudian memperhatikan setiap kegiatan-kegiatan organisasi dan atau OKP yang berdomisili di wilayah kekuasaan Pemda dki Jakarta sebagai upaya pembangunan potensi kepemudaan dengan tujuan untuk mencapai pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kewirausahaan, ke pelaporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia, sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2009 tentang kepemudaan.

Untuk diketahui bahwa, dalam perda nomor 2 tahun 2016 bab iii pasal 5 telah dijelaskan Pada ayat 1 bahwa "Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

Baca juga: Harmonisasikan dengan UU Cipta Kerja, Ditjen Bina Adwil Bahas Revisi Permendagri Nomor 41 Tahun 2016

dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan, "

Selanjutnya , pada ayat 2 dijelaskan juga : 

Baca juga: Lahan Milik Edi Ashari Yang Terkena Pembebasan Proyek Jalan Berharap Pemkot Pontianak Bisa Menyelesaikan

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan 

potensi Daerah,

Baca juga: Dapat Dukungan Dari Luar Negeri, Syafrudin Budiman Optimis Lolos Masuk Senayan

Padahal kita tau bahwa, pemuda memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa.  

Sikap PJ Gubernur Dki-Jakarta Heru Budi Hartono, sangatlah mencederai semangat kaum pemuda terkhusus yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam . 

Baca juga: Prokastinasi Penghambat Generasi Mandiri

Dengan sikap PJ. Gubernur Dki-Jakarta tersebut yang terkesan tidak memperhatikan setiap kegiatan-kegiatan OKP yang ada di dki Jakarta kami meyakini bahwa PJ.Gubernur dki - Jakarta Heru Budi Hartono sangat tidak layak memimpin Dki-Jakarta.(red)